Jenis – Jenis Kebijakan Moneter

Berikut adalah Jenis – jenis dari kebijakan moneter biasanya dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada masyarakat dan kebijakan ini sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah negara. Tujuannya sendiri adalah untuk menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran.
Jenis Kebijakan moneter

Politik Diskonto

Politik diskonto yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat bunga pada bank. Dalam hal ini pemerintah dapat mengatur tingkat bunga pinjaman dari bank sentral kepada bank – bank lainnya.  Jika pemerintah ingin menaikkan jumlah uang yang beredar pada masyarakat maka pemerintah akan melakukan perubahan pada tingkat bunga pinjaman yaitu dengan cara menurunkan tingkat bunga pinjamannnya. Dengan semakin berkurangnya bunga pinjaman yang di berlakukan oleh bang sentral maka bank – bank lainnya akan tertarik untuk melakukan pinjaman pada bang sentral. Lalu, jika jumlah uang yang ada pada bank umum  naik maka pinjaman yang telah di dapat tadi dapat di salurkan kepada masyarakat dan akan mengakibatkan peredaran uang akan menjadi bertambah di dalam masyarakat.

Jika pemerintah menginginkan kebalikannya atau menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat maka pemerintah akan melakukan kebijakan dengan cara menaikkan tingkat bunga pada bank sentral. Akibatnya, bank umum terkena dampak dari kenaikan bunga ini dan bank umum tersebut juga akan menaikkan tingkat bunga pada masyarakat sehingga masyarakat akan mengurangi pinjamannya pada bank umum kerena uang pinjaman yang akan ia kembalikan akan lebih besar daripada biasanya. Selain itu, masyarakat juga tertarik untuk menyimpan uangnya di bank karena suku bunga yang tinggi akan mendatangkan keuntungan tersendiri pada orang tersebut. Dengan cara kebijakan tersebut, uang akan cepat mengalir dari masyarakat menuju bank sehingga uang yang beredar pada masyarakatpun akan berkurang.

Pada negara berkembang seperti indonesia, pertambahan penduduk yang terjadi setiap tahunnya mesih tergolong kategori tinggi dan sering diikuti dengan meningkatnya pendapatan, ini menyebabkan perlu adanya penambahan pada penawaran uang tunai dari tahun ke tahun. Disinilah peran kebijakan moneter politik diskonto agar penawaran jumlah uang dapat meninggi dan akan melancarkan proses pembangunan, investasi dan kegiatan ekonomi lainnya.

Politik Operasi Pasar Terbuka

Salah satu dari kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar selain politik diskonto adalah politik pasar terbuka. Politik ini mempengaruhi jumlah uang dengan cara menjual atau membeli surat – surat berharga milik pemerintah. Sertifikat bank Indonesia (SBI) dan obligasi Negara adalah contoh dari surat berharga milik pemerintah. Kedua hal tersebut adalah surat pernyataan utang pemerintah kepada pemilik surat tersebut. Biasanya, penggunaan politik ini dikaitkan dengan salah satu dari dua kebijakan yaitu kebijakan uang mudan dan kebijakan uang ketat. Jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan uang ketat maka pemerintah akan menjual surat – surat berharga milik pemerintah di pasar modal melalui bank sentral agar dapat menarik uang yang sedang beredar.

Selanjutnya, peemegang – pemegang obligasi tersebut akan menjualnya kapada pada bank lain atau perusahaan – perusahaan besar atau lembaga keuangan lainnya. Akibat dari pembelian surat tersebut oleh bank adalah cadangan uang di bank akan berkurang. Hal tersebut akan mempengaruhi bank yang bersangkutan dalam hal menciptakan kredit sehingga uang yang beredar pun akan berkurang, entah itu uang kartal ataupun uang giral. Akibatnya sudah jelas bahwa uang yang beredar di masyarakatpun akan berkurang atau turun secara drastis.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat secara drastis maka pemerintah melalui bank sentral akan membeli surat – surat berharga tersebut kembali. Ini mengakibatkan adanya aliran uang ke dalam bank lalu bank akan mengalirkan uang tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kebijakan Pemberian Kredit

Kebijakan pemberian kredit adalah cara pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar pada masyarakan dengan cara melakukan seleksi terhadap pemberian kredit. Kebijakan ini dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan kualitatif dan kebijakan kuantitatif.

Kebijakan kredit kualitatif adalah sebuah kebijakan dalam mengatur jenis – jenis kredit yang di keluarkan oleh bank. Misalnya saja untuk melakukan penambahan pada lapangan pekerjaan maka kredit akan lebih diarahkan untuk keperluan investasi. Namun tidak semua jenis investasi dapat melakukan kredit, pemerintah juga harus memilih investasi yang dapat atau dirasa akan mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Kebijakan kredit kuantutatif adalah sebuah kebijakan yang membatasi jumlah maksimum dari jenis – jenis kredit tertentu, misalnya saja kredit konsumsi akan dibatasi jumlah maksimum yang dapat di keluarkan oleh bank.

Terdapat bentuk lain dari pengaturan kredit, pengaturan ini di sebut penetapan pagu suku bunga yang di perbolehkan oleh bank atas simpanan – simpanan pada bank tersebut. Dengan batas ini akan di kendalikan secara tidak langsung besarnya simpanan pada bank. Besarnya simpanan dari nasabah pada bank akan mempengaruhi jumlah atau jenis kredit yang dapat di keluarkan oleh bak tersebut. Pengaturan kredit juga dapat di lakukan secara tidak langsung oleh pemerintah, yaitu dengan memberikan imbauan menyangkut arah seleksi kredit yang akan diberikan oleh bank umum ataupun oleh bak perkreditan rakyat. Arah ini sudah tentu akan di sesuaikan dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah yang lain.

Kebijakan Syarat Cadangan Kas Pada Bank

Cara lain dari pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat adalah dengan cara menetapkan jumlah minimum pada cadangan kas yang harus ada pada setiap bank, ini di kenal dengan nama kebijakan syarat cadangan kas pada bank. Cadangan ini biasanya harus dalam bentuk uang tunai dan besarnya di tentukan oleh perbandingan dari simpanan yang di terima oleh bank tersebut.

Contoh dari kebijakan ini adalah ketika bank sentral menetapkan syarat cadangan kas dari bank lainnya adalah 10 : 1 atau jika di dalam persen itu berarti 10% dari simpanan. Dengan kata lain jika di bank tersebut memiliki simpanan sebesar 10 miliar maka bank tersebut harus memiliki cadangan pada kasnya sebesar 1 miliar rupiah. Jadi uang yang boleh di edarkan adalah 90% dari simpanan yaitu 9 miliar rupiah.
Besarnya perbandingan inipun dapat berbeda-beda antara setiap jenis simpanan. Misalnya saja simpanan deposito 2,5% dan simpanan rekening giro 10%.

Jika pemerintah menghendari aliran uang menuju masyarakat dan uang yang beredar pada masyarakat akan bertambah maka pemerintak akan melakukan kebijakan  dengan cara menurunkan jumlah syarat dari cadangan kas pada bank. Misalnya saja dalam contoh tadi, jika bunga di turunkan dari 10% manjadi 5% maka uang yang boleh beredar dari bank adalah 9,5 miliar dan ini lebih banyak dari jumlah sebelumnya.
Dari kebijakan – kebijakan moneter tadi, dapat kita lihat kesemuanya menempatkan jumlah uang yang beredar pada masyarakat sebagai tujuannya. Namun, tujuan akhir dari kebijakan moneter tersebut telah kita ketahui yaitu untuk menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel