Draf Awal Revisi UU Antiterorisme dari Pemerintah Banyak Diubah Pansus


Ketua Panitia Khusus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii menyebut Pansus Revisi UU Antiterorisme telah banyak mengubah draf awal Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diajukan pemerintah.

Menurut Syafii, draf awal yang diajukan Pemerintah tersebut banyak yang menitikberatkan pola represif atau penindakan semata dalam mengatasi terorisme. Namun oleh fraksi-fraksi yang ada di dalam Pansus menyepakati penyusunan revisi UU meliputi tiga spirit yakni penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan terorisme.

"Maka dengan konstruksi ini yang awalnya represif berubah darinya penindakan menjadi pencegahan, penindakan dan pemulihan kepada korban," ujar Syafii di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).

Syafii mengungkapkan karena itulah pemerintah harus kembali menyusun redaksional sesuai dengan konstruksi tersebut sehingga menjadi salah satu penyebab lamanya pembahasan revisi UU itu.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan sejumlah hal yang disusun pemerintah belum ada pada draft usulan yakni terkait kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi, serta penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Melalui revisi ini, BNPT yang sebelumnya payung hukumnya berdasarkan Perpres, dikuatkan peranannya, termasuk bisa melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian.

"Jumlah totalnya 36 kementerian dan lembaga diarahkan dalam penanggulangan terorisme, jadi Pemerintah butuh waktu," ujar Syafii.

Syafii membantah bila DPR sebagai pihak yang menghalangi percepatan penyelesaian Revisi UU Antiterorisme. Apalagi, ada sejumlah pihak yang menyalahkan fraksinya sebagai biang keladi lamanya pembahasan RUU Antiterorisme ini.

Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo. Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menegaskan fraksinya tidak pernah menghalangi atau menghambat penyelesaian Revisi UU tersebut.

"Saya kira itu adalah fitnah, yang kami curigai dari lawan politik kami," kata Hasyim.

Hasyim menegaskan, fraksinya justru sangat antusias mendukung penyelesaiaan Revisi UU tersebut. Dukungan penyelesaian tersebut diikuti dengan sikap fraksinya yang berupaya memperbaiki pasal-pasal yang dinilai melanggar HAM.

"Karena ada pasal-pasal yang sangat memberatkan kita, rancangan ini mengizinkan pemerintah untuk menahan seorang yang dicurigai tanpa bukti sampai 510 hari tanpa dakwaan, hanya dicurigai itu mengizinkan untuk menahan sampai 510 hari," pungkas Hasyim. [okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel