Oposisi di Malaysia menang karena isu korupsi, berbeda dengan di Indonesia


Mahathir Mohamad resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia baru, menggantikan Najib Razak, dengan perolehan 112 dari 122 parlemen. Kemenangan Mahathir sebagai pihak oposisi juga menjadi sorotan saat mengalahkan partai koalisi Najib.

Sebagai negara tetangga, peristiwa tersebut kerap dikaitkan dengan Indonesia yang sebentar lagi menghadapi pemilihan umum. Peneliti politik internasional, Adriana Elisabeth menilai kemenangan oposisi di Malaysia tidak secara otomatis digambarkan sebagai peluang bagi oposisi pada pemilihan umum di Indonesia.

Dalam satu diskusi, dia mengatakan, kemenangan oposisi pada pemilihan raya umum Malaysia terjadi akibat skandal korupsi besar yang diduga dilakukan Najib.

"Kalaupun terjadi, tidak sedramatis di Malaysia karena jelas di Malaysia kasusnya Najib dengan skandal korupsi yang luar biasa dan bahkan lebih berpengaruh di masa Najib justru istrinya. Ini tidak dikontekskan sama dengan kita hari ini," ujar Adriana, Sabtu (12/5).

Dia menuturkan, sistem demokrasi di Indonesia lebih baik ketimbang negara jiran tersebut. Sehingga dinamika politik di Malaysia tidak akan sama dengan dinamika politik di Indonesia.

"Kalaupun nanti oposisi menang di 2019 pasti tidak akan sama dinamikanya. Jauh sekali. Kita sudah jauh lebih terbuka," ujarnya.

Koalisi Mahathir yang bernama Pakatan Harapan juga merebut kemenangan tujuh dari 13 negara bagian yakni Penang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perak, dan Johor. Nantinya, Pakatan Harapan akan membentuk kabinet baru dan perdana menteri akan dilantik.

Mahathir berjanji pemerintahan baru nanti tidak akan melakukan 'balas dendam' politik terhadap pemerintahan sebelumnya.

Para pengamat menilai kemenangan oposisi di Malaysia ini menunjukkan penolakan rakyat terhadap status quo politik yang selama ini dikuasai Barisan Nasional sejak Malaysia merdeka pada 1957. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel