Fadli Zon: Pemerintahan Jokowi Gagal Atasi Macet Mudik 2018


Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan mudik tahun 2018 ini diwarnai kemacetan parah. Ini adalah tanda kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatasi persoalan mudik.

"Kemacetan parah juga menandakan kegagalan pemerintah memprediksi puncak kemacetan," kata Fadli Zon dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (21/6/2018).

Wakil Ketua Partai Gerindra ini menyatakan pemerintah gagal memprediksi arus puncak mudik dan arus balik. Ditambah lagi, pemerintah juga dinilai tak tegas memutuskan cuti bersama lebaran. Karena itu, sejumlah perusahaan swasta terpaksa menggeser libur lebaran untuk karyawan mereka.

Pemerintah juga dinilainya terlalu menggembar-gemborkan pembangunan tol. Ternyata, tol bukan solusi kemacetan mudik.

"Klaim keberhasilan terlalu dini yang digembar-gemborkan di media ternyata tak sesuai realita. Ini menunjukkan pembangunan sejumlah ruas tol baru yang selalu dibanggakan pemerintah, bukan solusi akhir. Pembangunan infrastruktur jalan bagus-bagus saja, tapi belum tentu dapat atasi kemacetan," tuturnya.

Pada mudik kali ini, ada penerapan sistem contraflow untuk mengatasi kemacetan. Menurut Fadli, itu adalah penerapan contraflow terpanjang di dunia. Sistem itu merugikan masyarakat pengguna tol yang berlawanan arah dengan penerapan sistem itu.

"Rekayasa lalu lintas berupa contraflow, juga tak maksimal mencegah atau sekedar mengurai kemacetan. Padahal, contraflow yang diberlakukan sudah sangat panjang. Bahkan bisa jadi penerapan contraflow kali ini terpanjang dalam sejarah Indonesia. Contraflow juga mengganggu masyarakat pengguna tol reguler yang tak tahu kebijakan ini." kata dia.

Masyarakat yang terganggu oleh contraflow tentu dirugikan karena sudah membayar tarif jalan bebas hambatan namun tak mendapatkan kebebasan dari hambatan. Sementara pengelola jalan tol mendapat keuntungan dari volume kendaraan yang tinggi.

Fadli lantas merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017. Di situ dijelaskan adanya pengabaian terhadap penyesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) seiring dengan kenaikan tarif tol. Temuan BPK itu perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Bila temuan itu ditindaklanjuti, maka kemacetan mudik 2018 tak akan terjadi.

"Berdasarkan pemeriksaan BPK 2017, ada sejumlah temuan pemenuhan SPM jalan tol yang tak memadai. Seperti belum adanya SOP pemeriksaan pemenuhan SPM yang lengkap, tak adanya penetapan standar penggunaan kecepatan tempuh rata-rata, dan beberapa ruas tol ditemukan masih tak penuhi indikator jumlah antrean kendaraan dan kecepatan tempuh minimal rata-rata. Mestinya pemerintah instruksikan BPJT fokus perbaiki kekurangan tersebut. Kalau SPM ini ditangani, kemacetan parah dalam momen mudik lebaran bisa diperbaiki," tuturnya.

Fadli menyarankan, pemerintah perlu memikirkan konsep yang lebih matang dalam mengelola mudik lebaran. BPJT dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) perlu meningkatkan SPM tol.

"Jangan sampai masyarakat pengguna jalan tol kembali dirugikan, membayar tarif yang makin mahal untuk pelayanan yang makin buruk," tandasnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel