Tim Pembela Jokowi harap vonis 2 tahun untuk Alfian Tanjung jadi pembelajaran


Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Alfian Tanjung dalam kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan tetap menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Alfian terbukti memfitnah Jokowi dalam ceramahnya yang menyebut presiden ketujuh itu sebagai antek PKI.

Rambun Tjajo, salah satu Deklarator Tim Pembela Jokowi (TPJ) menyatakan menyambut baik keputusan MA sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan.

"Putusan ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun di Indonesia yang melakukan atau bermaksud melakukan perbuatan fitnah dan penyebaran kebencian dalam bentuk apapun. TPJ memandang bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan amanahnya sebagai benteng keadilan, yang dengan tetap istiqomah pada putusan pengadilan pertama," kata Rambun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut dia, perkara ini masuk kategori kasus 'penghapusan diskriminasi ras dan etnis' yang sepantasnya tidak terjadi di NKRI, di negara yang mendasari kebhinekaan dalam berbangsa.

Sementara juru bicara TPJ Dedi Mawardi mengatakan, semua pihak tidak boleh melakukan ujaran kebencian, fitnah, hoaks, terlebih dilakukan kepada seorang presiden yang dipilih secara konstitusional.

"Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan Alfian Tanjung dan berujung pada pemidanaan atas dirinya, sepantasnya menjadi bahan refleksi bagi kita bersama, dan semoga ini mempunyai efek jera kepada siapapun yang melakukan atau bermaksud melakukan perbuatan jahat yang serupa," tegasnya.

Sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat, Dedi menambahkan, sudah saatnya semua pihak bersama-sama membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar yang dihormati oleh negara-negara lain.

"Di tengah keprihatinan terhadap merebaknya praktik-praktik fitnah dalam penyebaran kebencian dengan berbagai bentuknya, TPJ hadir untuk melakukan aksi-aksi melawan fitnah dan ujaran kebencian, khususnya yang ditujukan kepada pribadi Presiden Jokowi, sebagai inisiatif para Advokat dalam berkontirbusi untuk membangun praktek politik demokrasi yang berkeadaban dan berkemajuan," pungkasnya.

Kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi berawal dari ceramah Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin, Tanjung Perak, Surabaya. Ceramah ini kemudian tersebar melalui media sosial Youtube. Kemudian, pada 26 Februari 2017, Sujatmiko, warga Surabaya, melaporkan isi ceramah di youtube itu, dinilai mengandung ujaran kebencian kepada diri seseorang, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel