Bantah SBY, BPS Nyatakan Ukuran Kemiskinan Mengacu Bank Dunia

Foto: CNN Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan sebesar 25,95 juta sampai Maret 2018 kemarin sudah diukur dengan mengacu ketentuan Bank Dunia.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa dalam menghitung kemiskinan antarnegara, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke dolar Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan kesetaraan (paritas) daya beli atau purchasing power parity (PPP) per hari.

Mereka tidak menggunakan nilai dolar AS resmi yang nilai tukarnya sekarang sudah Rp14.500 per dolar AS.

Untuk Indonesia, angka konversi PPP merupakan banyaknya rupiah yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan dan jasa dengan jumlah sama dan dapat dibeli dengan US$1 di AS.

"Jadi yang digunakan bukan US$1 Rp14.500 tapi dolar yang dikonversi menjadi satu dolar PPP," ujar Suhariyanto, Senin (30/7).

Dengan menggunakan tahun dasar (baseline) 2011, batasan kemiskinan ekstrem internasional yang digunakan oleh Bank Dunia adalah US$1,9 PPP per hari.

Perkiraan konversi 1 dolar AS PPP dengan baseline 2011 pada 2016 setara dengan Rp4.985,7 per kapita per hari dan 2018 setara dengan Rp5.300 per kapita per hari.

Artinya, posisi garis kemiskinan (GKN) Indonesia terhadap dolar PPP pada 2016 yang sebesar Rp364.527 per kapita per bulan setara dengan 2,44 dolar AS PPP kapita per hari. Kemudian pada 2018, konversi Rp401.220 per kapita per bulan setara dengan 2,5 dolar AS PPP per hari.

Selanjutnya, Suhariyanto menyebutkan penetapan ukuran garis kemiskinan berbeda di setiap daerah.

Garis kemiskinan tertinggi berada di Jakarta sebesar Rp593 ribu per orang per bulan. Dengan asumsi satu keluarga miskin memiliki dua sampai tiga anak, pengeluaran keluarga miskin bisa mencapai Rp3 juta per keluarga per bulan atau masih di bawah Upah Minimum Regional Jakarta yang ada di kisaran Rp3,6 juta per bulan.

Sementara, di Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran garis kemiskinan Rp354 ribu per orang per bulan maka satu keluarga miskin di NTT yang bisa beranggotakan enam orang pengeluaran bisa mencapai Rp2 juta per bulan atau tak beda dengan UMR NTT sebesar Rp1,7 juta.

"Dari gambaran ini, bisa dilihat garis kemiskinan BPS sama sekali tidak kecil," ujarnya.

Lebih lanjut, Suhariyanto mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang masih cukup dalam, baik di desa dan kota, serta ketimpangan antar wilayah atau provinsi.

Karenanya, pemerintah perlu melakukan akselerasi program bantuan sosial dan jaminan sosial dengan memberdayakan perekonomian masyarakat miskin.

Angka kemiskinan penduduk Indonesia yang per Maret 2018 mencapai 25,95 juta jiwa dibantah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY usai bertemu dengan Prabowo Senin (30/7) kemarin mengatakan bahwa saat ini jumlah penduduk Indonesia berkategori miskin mencapai 100 juta jiwa. SBY mengatakan bahwa masalah tersebut harus dijadikan prioritas bagi presiden terpilih 2019. [cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel