Dinilai tak berwenang OTT Kalapas Sukamiskin, KPK tegaskan bekerja sesuai UU

Foto: Merdeka.com

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menegaskan pihaknya berwenang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat. Menurut Laode, operasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

"Kami melihat Undang-undang PAS dan pasal 8 ayat 1 itu jelas dikatakan bahwa petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 7 merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembinaan di bidang pengamanan," kata Laode saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Laode menjelaskan, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Kepala Lapas (Kalapas) Wahid Husein adalah pejabat penegak hukum. Sehingga KPK, bisa melakukan OTT.

"Dimaksud Pasal 7 merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembinaan di bidang pengamanan," ungkapnya.

"Jadi karena dia adalah penegak hukum maka berdasarkan itu KPK tentunya mempunyai kewenangan untuk melakukan itu," ucapnya.

Seperti diketahui, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka suap. Selain Wahid, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penangan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7).

Keempat tersangka dibagi menjadi dua peran. Yakni sebagai pihak pemberi dan penerima.

"WH sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan sejak Maret 2018. Dan HND sebagai staf WH," beber Saut.

Kemudian, dua tersangka lainnya berperan yakni sebagai pemberi. "Sedangkan, diduga sebagai pemberi yakni FD, narapidana kasus korupsi dan AR narapidana kasus pidana umum atau tahanan pendamping FD," ungkapnya.

Saut menjelaskan pasal yang disangkakan kepada empat tersangka, antara lain sebagai penerima, WH dan HND melanggar Pasal 12 Huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal ayat 1 KUHP.

"Kemudian pihak pemberi yakni FD dan AR melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP."

Namun, OTT dilakukan KPK terhadap Kalapas Sukamiskin dikritik parlemen. Salah satunya Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa.

Desmond mempertanyakan fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait OTT kasus suap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen. Sebab, kata dia, tindakan OTT tersebut harus dikoordinasikan dengan Kepolisian.

"Tadi saya bilang ada enggak KPK melakukan koordinasi dengan supervisi dalam konteks sebelum melakukan tindakan terhadap lapas ini," kata Desmond dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/7).

Desmond menilai, tindakan yang dilakukan Kalapas Sukamiskin adalah pungutan liar yang seharusnya ditangani oleh kepolisian bukan KPK. Dia menyarankan KPK untuk menangani kasus yang lebih besar dan tidak menindak di luar kewenangannya.

"Apa yang enggak beres? Harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden yang berkaitan dengan pungli itu harusnya yang di depan itu Kapolri, bukan KPK," ujarnya. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel