Fahri Kritik Jokowi Soal Gubernur Harus Izin Saat Nyapres

Foto: Detikcom

Jelang Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden/wakil presiden harus meminta izin presiden. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai peraturan itu menunjukkan Jokowi bukan seorang negarawan.

"Itu yang menandakan kalau Jokowi itu bukan negarawan. Dia politisi blek, blek," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Fahri berpendapat penandatanganan peraturan itu sangat tidak etis dilakukan oleh Jokowi. Sebab, Jokowi terkesan membuat peraturan yang memudahkan dia bertarung pada Pilpres mendatang.

"Tidak etis kalo dia buat aturan buat pilpres yang akan datang. Saya bisa mengerti kalau dia buat peraturan yang akan datang dia kan tidak bertanding lagi, kalau dia bikin peraturan untuk dia sendiri sama saja kaya wasit ikut nendang bolanya," kata Fahri.

Fahri yakin ditekennya PP No 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggara negara itu, akan menimbulkan berbagai macam tuduhan dari masyarakat. Terutama tuduhan adanya upaya penjegalan bagi capres lain.

"Pasti orang akan menuduh untuk menjegal. Kalau menurut saya sih daripada Pak Jokowi dituduh macam-macam sebaiknya nggak usahlah dibuat itu. Kalau mau nanti teken di 2024. Jangan sekarang," ujarnya.

Fahri pun mempertanyakan kinerja para penasihat Jokowi. Dia menyebut para penasehat Jokowi tak berkompeten sehingga muncul kebijakan yang dinilainya merugikan Jokowi.

"Saya nggak ngerti ya penasehatnya Pak Jokowi itu kok bodoh-bodoh amat ya. Kayak gini kan merugikan. Tapi memang sih susah nyari orang pinter kali ya. Gimana sih. Ngawur gitu lho," kata Fahri.

Sebelumnya, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2018 tentang tata cara cuti atau mengundurkan diri penyelenggara negara. Salah satunya mengatur tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden/wakil presiden.

Peraturan itu diteken Jokowi pada 19 Juli 2018 seperti dikutip detikcom dari situs resmi Sekretariat Negara, Selasa (24/7). Ada aturan yang mewajibkan penyelenggara negara untuk mengundurkan diri, namun ada pula yang sekadar harus cuti. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Pemilu.

Pengunduran diri berlaku bagi gubernur, wagub, wali kota, wakil wali kota, bupati, wabup, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, hingga pejabat BUMN dan BUMD yang jadi calon anggota DPR, DPRD, atau DPD. Pengunduran diri tersebut tak dapat ditarik kembali dan tak dapat mengajukan diri untuk pengaktifan kembali.

Untuk kepala daerah yang ingin menjadi anggota legislatif, maka mengajukan pengunduran diri ke pimpinan DPRD setempat. Jika pengunduran tak ditindaklanjuti, maka Mendagri akan menindaklanjutinya.

Sementara itu, kepala daerah tak perlu mengundurkan diri apabila dijadikan calon presiden atau calon wakil presiden sesuai Pasal 18 peraturan tersebut. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, ataupun wakil wali kota harus meminta izin kepada Presiden RI bila dicapreskan oleh partai politik/gabungan partai politik. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel