Moeldoko tegaskan laporan Amnesty International tak terkait era Jokowi

Foto: Merdeka.com

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi laporan Amnesty International bertajuk 'Sudah kasi tinggal dia mati'. Dalam laporan tersebut, ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum selama periode Januari 2010 sampai Februari 2018.

Moeldoko menegaskan, temuan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sebenarnya evaluasi itu 10 tahun terakhir sehingga tidak langsung pada pemerintahan saat ini," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/7).

Mantan Panglima TNI itu menekankan, Jokowi sangat serius menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Buktinya, kata dia, Jokowi memberikan pengampunan kepada para tahanan politik.

"Presiden telah memberikan sinyal sangat clear saat itu memberikan abolisi kepada tahanan politik, beberapa dikeluarkan itu sebenarnya langkah Presiden menunjukkan keseriusan pemerintah menangani persoalan HAM," ujarnya.

Moeldoko menuturkan, saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, pemerintah sudah meminimalisir korban jiwa dalam operasi militer di Papua. Moeldoko menduduki posisi tertinggi di TNI pada tahun 2013-2015.

Kala itu, Moeldoko memberikan arahan secara terus menerus kepada prajurit TNI agar hanya menyerang sasaran dan melindungi rakyat sipil, anak-anak serta perempuan. Prajurit TNI juga selalu diberikan pelatihan khusus untuk menekan korban jiwa dan pelanggaran-pelanggaran lain saat melakukan operasi militer.

"Tujuannya mengingatkan tidak boleh melakukan pelanggaran itu. Kami sudah budayakan latihan seperti itu kepada anak-anak kami," ucap dia.

Bagi personel TNI yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi tegas. Tak hanya TNI, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam operasi militer akan ditindak tegas oleh pimpinannya.

"Kalau nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap masyarakat tidak bersalah, akan tegas, betul-betul tegas, termasuk perwira. Makanya doktrin kami terhadap prajurit, kalian tidak perlu takut HAM tetapi kita harus menghormati HAM," pungkas Moeldoko. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel