Prabowo Sebut Kemiskinan RI Naik 50%, Ini Respons Istana

Ilustrasi Kemiskinan/Foto: Pradita Utama

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut Indonesia tambah miskin dalam waktu lima tahun terakhir. Angka kemiskinan disebut mencapai 50%.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, bahwa kasus tersebut terjadi sebelum 2015.

"Pernyataan beliau (Prabowo) itu benar kalau mengacu kepada situasi sebelum 2015," kata Erani saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Erani menjelaskan, jika mengacu angka kemiskinan sejak 2014 sampai sekarang justru pemerintah memperbaiki satu per satu masalah yang disampaikan oleh Prabowo Subianto.

Dia menyebut, pada awal-awal 2015 pemerintahan kabinet kerja diwarisi oleh angka kemiskinan sebesar 11,2% atau setara 28,15 juta penduduk. Sekarang, penduduk miskin hanya 9,82% atau sekitar 25,95 juta orang.

"Jadi hanya dalam tiga tahun bisa dikurangi jumlah penduduk miskin 2,2 juta orang," ujar Erani.

Selain itu, Erani juga menjelaskan konsentrasi pemerintah pada kekayaan. Pada Maret 2013 40% kelompok masyarakat paling miskin hanya memperoleh porsi 16,87% dari total pengeluaran belanja nasional, sedangkan 20% golongan paling atas menikmati 48,50% dari total pengeluaran.

Pada Maret 2018, situasi tersebut menjadi lebih baik, di mana 40% kelompok masyarakat bawah pengeluarannya menjadi 17,29% dan 20% golongan paling atas porsi pengeluarannya turun menjadi 46,09%.

"Itu sebabnya rasio gini terus dan sekarang menjadi 0,38 dibandingkan pada 2013 yang mencapai 0,41. Intinya, sekarang pemerataan jadi jauh lebih bagus," tutup dia.

Garuda dan PLN

Selain menyinggung angka kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir naik 50%, Prabowo pun berbicara tentang kondisi BUMN.

Ia menyebut bahwa BUMN dijual diam-diam, seperti Pertamina. Garuda Indonesia hingga PLN juga dikatakannya bangkrut.

Dia menjelaskan, pada 2014 total laba BUMN sebesar Rp 159 triliun dan pada 2017 meningkat menjadi Rp 173 triliun atau tumbuh 8,8%. Jumlah BUMN yang mengalami ketugian juga terus menurun hingga mencapai 84% bila dibandingkan pada situasi 2012.

"Fakta ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN dilakukan dengan sistematis dan terukur sehingga BUMN menjadi lebih bagus," kata Erani.

Menurut Erani, pengelolaan ekonomi Indonesia sampai saat ini pun menjadi jauh lebih sehat, adil, dan mandiri. Bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi masih di level 5%, inflasi yang rendah.

"Pemerintah memastikan agar ke depan kesinambungan perbaikan kinerja ini terus terjaga sehingga tidak kembali mengalami pemburukan seperti masa lalu," jelas dia. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel