Seandainya Dana Triliunan Rupiah Tak Diselewengkan Supersemar


Yayasan Supersemar dihukum mengembalikan uang yang diselewengkan ke kroni Presiden Soeharto. Bukannya untuk pendidikan rakyat, dana itu malah dikucurkan ke bisnis di lingkaran Cendana berpuluh-puluh tahun lamanya.

"Menghukum Tergugat II (Yayasan Supersemar) untuk membayar kepada Penggugat (Republik Indonesia) sejumlah 75 persen x USD 420.002.910,64 = USD 315.002.183,00 dan 75 persen x Rp 185.918.048.904,75 = Rp 139.438.536.678,56," putus ketua majelis Suwardi, dengan anggota Mahdi Soroinda Nasution dan Sultoni Mohdally, yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Senin (2/7/2018).

Akibat 'dosa' masa lalu itu, pemerintah kini harus berpikir keras untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Sebagaimana dikutip dari www.kemenkeu.go.id, APBN 2018 dikucurkan ke sektor pendidikan sebesar Rp 444,1 triliun. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp 419 triliun.

"Komitmen pemerintah terhadap bidang pendidikan tetap berlanjut. Anggaran pendidikan meningkat Rp 24,3 T dari outlook tahun 2017," jelas Kemenkeu.

Sasaran APBN 2018 kali ini adalah meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Selain itu, memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah, sinergi pemerintah pusat dengan pemda, memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match), serta sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi, dan DPPN) untuk sustainable education.

"Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin," ujarnya.

Adapun sasarannya adalah:

1. Program Indonesia Pintar sebanyak 19,6 jiwa.
2. Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 56 juta jiwa.
3. Beasiswa Bidik Misi sebanyak 401,5 ribu mahasiswa.
4. Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas sebanyak 61,2 ribu.
5. Tunjangan Profesi Guru
- Non-PNS sebanyak 435,9 ribu guru
- PNS sebanyak 257,2 ribu guru
- PNS Daerah sebanyak 1,2 juta guru

Bagaimana bila dana triliunan rupiah Yayasan Supersemar yang diselewengkan itu digunakan untuk membangun/renovasi sekolah? Tidak ada cerita lagi ribuan gedung SD rusak di sana-sini.

Hingga hari ini, Yayasan Supersemar baru membayar Rp 241,8 miliar dari total Rp 4,4 triliun yang harus dibayar ke negara. Saat ini proses eksekusi sisa kewajiban Supersemar dalam tahan penilaian tim appraisal atau penaksir nilai aset.

"Kita lagi coba untuk appraisal (tim penaksir nilai aset). Kita kan harus tunjuk siapa pada saat appraisal-nya. Nanti sudah dinilai masih (harus) dihitung lagi. Prosesnya masih panjang, kata Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun) Loeke Larasati Agoestina, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (20/4). [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel