Bawaslu Panggil Pelapor Dugaan Mahar dari Sandiaga Besok

Foto: Medcom.id

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan memanggil pelapor kasus dugaan mahar politik kepada PKS dan PAN. Para pelapor akan diminta klarifikasinya soal kasus yang menyeret bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno itu.

"Besok mereka akan datang untuk kita panggil. Kemarin sudah kita kirimi surat, mereka akan kita klarifikasi besok, Senin (20 Agustus 2018)," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar ketika dikonfirmasi, Minggu, 19 Agustus 2018.

Fritz mengatakan Bawaslu akan meminta alasan para pelapor mengajukan laporan tersebut. Bawaslu juga akan meminta bukti dan saksi yang bakal dihadirkan.

"Termasuk akan ditanya mengapa melapor, tahu dari mana ini pelanggaran, siapa saja saksi yang akan dihadirkan, buktinya apa saja," tandas Fritz.

Fritz tak menutup kemungkinan pihak terlapor, dalam hal ini Sandiaga, PKS dan PAN juga akan dipanggil. Namun, dia belum menyebut kapan mereka akan dipanggil.

Menurut dia, penanganan laporan ini maksimal sudah harus diselesaikan dalam kurun waktu 14 hari waktu kerja. Namun, Fritz menegaskan Bawaslu belum menentukan apakah laporan ini masuk dalam dugaan pelanggaran pidana atau administrasi.

"Dugaan (pelanggarannya) baru akan muncul setelah para pihak kita panggil dan dimintai klarifikasi. Biasanya kalau dugaan pelanggaran pidana itu harus diselesaikan 7+7 hari kerja. Tapi ini kan masih dalam kajian, apakah ini masuk pidana atau administrasi," jelas Fritz.

Dugaan mahar politik itu dilaporkan Federasi Indonesia Bersatu (FIB). Mereka ingin isu dugaan adanya mahar politik diluruskan agar tidak menodai pesta demokrasi mendatang.

Isu mahar politik pertama kali dikoarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Dia menuding ada transaksi antara mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait kursi calon wakil presiden (cawapres).

Menurut dia, PKS dan PAN menerima masing-masing Rp500 miliar dari Sandiaga. Kesepakatan mengenai mahar ini dibeberkan tim kecil dalam konsolidasi bersama pada Selasa, 8 Agustus 2018.

Saat itu, Demokrat meminta penjelasan mengenai Sandiaga Uno yang muncul dalam bursa cawapres bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, nama tersebut baru muncul setelah formulasi nama-nama lainnya di bursa.

Sementara itu, Sandiaga telah memastikan tak ada mahar total Rp1 triliun kepada PKS dan PAN. "Kita bisa pastikan itu tidak benar. Tidak benar mahar karena semuanya harus sesuai undang-undang," ungkap suami Nur Asia itu.

Kendati demikian, Sandiaga akan membantu logistik kampanye untuk pemenangan dirinya dan calon presiden Prabowo. Sementara itu, masa kampanye dijadwalkan berlangsung dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019. [medcom.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel