NasDem Minta Ical Urus Lapindo, Tak Komentar Ganti Presiden

Foto: CNN Indonesia

Ketua DPP NasDem Irma Suryani meminta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak asbun atau asal bunyi dalam merespons aksi pengadangan terhadap aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Ahmad Dhani.

Ia menyarankan Aburizal untuk menyelesaikan tanggungjawabnya untuk memberi ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo ketimbang berkomentar soal pengadangan terhadap Neno dan Ahmad Dhani.

"Urus tuh Lapindo yang merugikan rakyat dan negara. Tidak usah ikut-ikut berkomentar asbun," ujar Irma dalam pesan singkat, Senin (27/8).

Irma menjelaskan #2019GantiPresiden bukan bagian dari aspirasi masyarakat. Sebab, ia menilai hal tersebut tidak ditujukan kepada pemerintah atau presiden.

Lebih lanjut, ia menilai #2019GantiPresiden merupakan kampanye. Sebab, ia menyebut Neno bersama dengan timnya bergerak ke seluruh wilayah untuk menggerakkan massa agar mendukung #2019GantiPresiden.

Penilaian terhadap #2019GantiPresien, kata Irma juga sejatinya dipahami oleh Aburizal. Sehingga ia meminta Aburizal tidak pura-pura tidak tahu mengenai hal tersebut.

"Jangan pura-pura tidak tahu bahwa yang dilakukan Neno datang ke seluruh provinsi itu merupakan kampanye. Kalau cuma berekspresi ngapain blusukan provokasi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Irma menilai dukungan agar Jokowi kembali menjadi presiden merupakan bagian dari dukungan masyarakat. Ia berkata hal itu tidak sama dengan #2019GantiPresiden yang dimobilisasi oleh Neno.

"Bedanya Neno dan tim, mereka blusukan ke berbagai wilayah dengan memobilisasi massa. Itu bedanya dukungan dengan kampanye," ujar Irma.

Lebih dari itu, ia menegaskan dukungan Jokowi memimpin dua periode tidak menyerang siapapun.

"Kalau ganti presiden kan meyampaikan informasi tidak dengan data," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie mengklaim partainya menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden yang belakangan ini tengah ramai.

Penolakan ini dilakukan meski Golkar telah memutuskan dukungan kepada Joko Widodo pada pilpres 2019.

"Kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang," kata Aburizal. [cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel