PDIP Tantang Penggerak #2019GantiPresiden Tunjuk Pilihannya di Pilpres

Foto: viva.co.id

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta, penggerak tagar #2019GantiPresiden menunjukkan arah atau secara terang-terangan menunjukkan dukungan politiknya di Pemilu 2019.

Ia menilai, bentuk kampanye 'Ganti Presiden' yang masif di berbagai tempat tersebut hanya menimbulkan sentimen tertentu pada masyarakat. "Ya misalnya seperti itu silakan. Itu kan ekspresi yang diatur dalam aturan main untuk menyampaikan dukungan kepada si A, B, itu boleh," ujar Hasto di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.

Dengan begitu, menurut Hasto, kampanye 'Ganti Presiden' akan berubah menjadi adu gagasan dan program. Dua pasangan yang bertarung akan menunjukkan kedewasaan berdemokrasi karena akan menjadi contoh di masyarakat. Sebab kata dia, istilah atau narasi Ganti Presiden mendelegitimasi posisi Jokowi sebagai seorang kepala negara terpilih.

"Dan siapa pun presidennya, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat itu mendapatkan legitimasi yang kuat sebagai presiden jaminan masa jabatan selama 5 tahun," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menyatakan, sejak awal dirinya sudah menduga kemunculan kampanye itu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia berharap, gerakan itu yang sebelumnya ramai di Medsos berubah nama setelah adanya dua pasangan calon yang resmi mendaftar di KPU.

"Saya pikir itu gaya konfrontatif Mardani dan Neno Warisman. Dari awal sudah saya katakan ya mbok ya, bikin aja lah hastag Prabowo Presiden 2019. Saya juga tidak mau kok bikin hastag Prabowo calon (presiden) yang sudah lapuk atau hastag jangan pilih penculik," ujarnya.

#2019GantiPresiden diinisiasi oleh politisi PKS Mardani Ali Sera dan Neno Warisman pada Mei 2018. Meski sekarang sudah muncul nama Prabowo Subianto sebagai kompetitor untuk Jokowi, namun para inisiator gerakan ini tak hendak mengganti tagar tersebut. Mereka secara masif menyosialisasikan tagar #2019GantiPresiden ke berbagai kota di Indonesia. Aksi ini ternyata mendapat penolakan di Batam, Yogya, Riau dan Surabaya. [viva.co.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel