Sandiaga Pilih Mundur Ketimbang Minta Izin ke Jokowi?


Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik mengungkap Sandiaga Uno akan mengundurkan diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta besok. Bersamaan dengan itu, Sandiaga disebut-sebut bakal jadi cawapres untuk Ketum GerindraPrabowo Subianto.

"Besok pagi kayaknya," ujar Taufik menjawab pertanyaan kapan Sandi mundur dari jabatan Wagub DKI Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanpun rupanya sudah tahu soal Sandiaga yang bakal jadi cawapres. Anies sudah berbincang dengan Sandiaga soal ini.

"Sudahlah, sudah pasti," kata Anies saat ditanya apakah sudah berbincang dengan Sandiaga soal cawapres, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Anies mengaku mengetahui detail proses penunjukan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo. Menurutnya, opsi Sandiaga sebagai cawapres muncul setelah dia menolak tawaran menjadi cawapres Prabowo.

"Saya tahu, tentu tahu dari awal, saya tahu. Sesudah saya menyampaikan tidak, baru Pak Sandi," terang Anies.

Waketum Gerindra Arief Poyuono menyebut Prabowo-Sandiaga akan dideklarasikan nanti malam. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria kemudian menyatakan, deklarasi dilakukan di kediaman Prabowo antara pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB.

Mengingat posisi Sandiaga yang saat ini masih merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, seharusnya dia meminta izin ke Presiden Jokowi. Hal itu tertuang di UU Pemilu No 7/2017 yang dipertegas dengan PP No 32/2018, gubernur atau wakil gubernur yang akan ikut Pilpres 2019 harus meminta izin ke presiden yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau UU-nya kan nggak ada peraturannya, kan nggak mengharuskan beliau mundur. Kalau saya sarankan sih ya ditimbang baik-baik, kan bisa cuti kan. Kalau soal diganti kan ada mekanismenya di UU, tentu partai pengusung kalau nggak salah yang menentukannya," ujar Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, Kamis (9/8/2018). Pernyataan Habiburokhman menjawab isu apakah Sandi mundur dari Wagub DKI.

Berikut ini kutipan UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur soal kepala daerah yang jadi capres atau cawapres:

Pasal 171

(1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Adapun pasal yang mengatur permintaan izin kepala daerah yang dijadikan capres oleh parpol/gabungan parpol dalam PP No 32/2018 sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel