Fadli Murka Dengar Menkumham Sebut #2019PrabowoPresiden Tak Terdaftar

Foto: iNews.id

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon bereaksi keras terhadap pernyataan Menkumham H Yasonna Laoly yang menyebut tagar #2019PrabowoPresiden tak terdaftar di Kemenkumham. Y
asonna dinilai tak boleh seenaknya menolak pendaftaran itu.

Fadli mengingatkan, badan hukum tentang perkumpulan tagar itu sudah keluar. Artinya, perkumpulan #2019PrabowoPresiden telah legal.

"Kan sudah keluar badan hukumnya, apalagi? Jadi tidak bisa Kemenkumham menolak kalau prosedurnya sudah tepat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (10/9/2018).

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, dengan keluarnya surat dari Dirjen AHU Kemenkumham, perkumpulan itu juga dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara, ujarnya, berhak berkumpul dan berserikat untuk menyatakan pendapatnya baik lisan maupun tulisan.

Sebelumnya beredar surat legalitas atas perkumpulan #2019PrabowoPresiden. Surat dikeluarkan Dirjen AHU Kemenkumham dengan nomor AHU-0010834.AH.01.07. Tahun 2018.

Menurut Yasonna, surat itu cacat hukum karena dibuat notarisnya dengan akal-akalan. Menteri dari PDI Perjuangan itu menjelaskan, sistem AHU pasti akan langsung mencoret jika ada perkumpulan yang menggunakan nama lembaga pemerintahan, dalam hal ini “presiden”.

Namun, kata dia, notaris mengelabui sistem itu dengan membuat spasi sehingga yang tertulis yakni #2019PrabowoPresi den (ada spasi antara presi dan den).

Fadli Zon tak dapat menerima penjelasan Yasonna. Menurutnya, itu adalah persoalan internal Kemenkumham yang dianggapnya kecolongan. "Jadi jangan mentang mentang Laoly itu dari partai penguasa kemudian bisa seenaknya, itu tidak bisa," kata dia. [inews.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel