Loading...

DPR & Presiden Sepakat Pasal Kontroversi di RKUHP Perlu Perbaikan

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sepakat dengan usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) lantaran terdapat pasal-pasal kontroversi yang perlu didalami dan dibahas ulang untuk diperbaiki.

"Intinya karena kita memahami keinginan presiden untuk menunda RKUHP ini karena ada beberapa pasal, sekurangnya 14 yang masih pro kontra sehingga masih perlukan sosialisasi dan penjelasan yang lebih banyak ke publik," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Bamsoet mengatakan dirinya juga mendapatkan kegelisahan dari banyak pihak terkait pasal kumpul kebo yang tertuang dalam draf Pasal 419. Pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran terutama dari para pelaku industri pariwisata di Bali.

"Banyak pengusaha Bali, kawan-kawan saya di Kadin dan Hipmi agak resah karena adanya pasal kumpul kebo atau perzinahan, di mana hubungan antara ikatan perkawinan bisa dipidana, sementara banyak turis asing di Bali tidak perlu menunjukan status perkawinannya," tuturnya.

Kata Bamsoet, pasal lainnya yang juga akan dibahas nengenai penghinaan kepada kepala negara atau presiden. Menurutnya, Jokowi tak keberatan pasal tersebut dihilangkan.

“Karena menurut beliau dia sudah lama juga diuwek-uwek. Intinya pasal-pasal itu akan kita perdalam lagi," katanya.

Dirinya optimis anggota DPR sekarang masih tetap memperdalam pembahasan RKHUP di sisa waktu hingga tiga kali rapat paripurna DPR. Apabila tidak selesai, lanjut Bamsoet, maka dilanjutkan ke periode DPR berikutnya sambil sosialisasi pasal-pasal tersebut.

"Saya tetap dalam posisi yang optimis bahwa ini bisa tuntas. Tetapi kan sangat bergantung pada dinamika di lapangan," ujar Politikus Partai Golkar ini. [okezone.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel