Loading...

Komitmen Presiden Jokowi Berantas Korupsi Tak Perlu Diragukan


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK direvisi oleh DPR, kendati ditentang oleh sejumlah kalangan. Salah satu pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal, menilai bahwa langkah Jokowi sudah tepat.

Menurutnya, sebelum mengambil keputusan tentu Jokowi sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak.

"Keputusan tersebut tentulah untuk kepentingan yang mengutamakan masa depan bangsa dan negara, tidak mungkin tercapai Indonesia maju jika korupsi tidak diberangus," kata dia kepada Okezone, Senin (16/9/2019).

Darmizal yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi (Rejo) itu meyakini bahwa Presiden Jokowi sangat berkomitmen dalam memberantas korupsi di negeri ini. Ia sama sekali tidak meragukan komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam memberangus praktik rasuah.

"Memperkuat KPK adalah keniscayaan dan keputusan presiden sudah tepat. Presiden adalah panglima penegakan hukum yang sesungguhnya. Jadi, saya tidak yakin presiden Jokowi berupaya melakukan pelemahan terhadap KPK. Jokowi itu antikorupsi," tuturnya.

Presiden Jokowi sebelumnya langsung menyetujui usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK dengan mengirimkan Surat Presiden ke DPR.

Menurut Jokowi, cepatnya penerbitan Surat Presiden lantaran pemerintah hanya menyoroti 4-5 poin dalam draft revisi UU KPK tersebut. Pemerintah juga langsung menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-undang KPK. [okezone.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel