Loading...

Menkumham: Penyadapan KPK Harus Sesuai Izin agar Tak Abuse of Power

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan alasan Pemerintah dan DPR sepakat kewenangan penyadapan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus seizin dari Dewan Pengawas. Hal ini tertuang dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Di sini kita atur, kewenangan penyadapan itu kita atur supaya baik, supaya tidak ada penyalahgunaan, abuse of power, maka dikatakan harus ada izin penyadapan," tutur Yassona di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Menurut Yassona, jika merujuk di negara lain yang menghargai HAM, izin penyadapan harus lewat lembaga pengadilan.

Yassona optimis aturan baru ini makin mempermudah KPK karena penyadapan boleh dilakukan selama proses penyelidikan.

"Memang di negara-negara lain penyadapan untuk menguatkan bukti, baru dimulai sesudah penyidikan. Kita tidak, dalam penyelidikan (KPK) juga kita kasih kesempatan, tapi harus ada izin," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI akhirnya mengesahkan revisi UU KPK meski ditolak berbagai pihak. Ada sejumlah pasal yang sudah resmi diubah oleh legislatif bersama eksekutif, di antaranya soal aturan penyadapan.

Salah satu ketentuan yang direvisi dalam UU KPK adalah Pasal 12 terkait penyadapan. KPK tetap diberi kewenangan menyadap, tapi harus ada izin tertulis dari Dewan Pengawas.[okezone.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel