Loading...

PBNU Minta Semua Pihak Akhiri Polemik UU KPK, Tak Puas Bisa ke MK


Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya disahkan DPR, Selasa (17/9/2019), meskipun mendapatkan pertentangan luas dari masyarakat. Sejak digulirkannya revisi, UU ini terus menuai kontroversi.

Menyikapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengingatkan bahwa seluruh komponen bangsa pada dasarnya menginginkan Indonesia ke depan bisa menjadi jauh lebih baik, maju dan bermartabat.

Hal itu antara lain ditandai oleh kemajuan ilmu dan teknologi serta terwujudnya kesejahteraan rakyat dan mulianya peradaban masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut hukum harus berdaulat, termasuk hukum di bidang korupsi.

"Pro dan kontra revisi UU KPK harus diletakkan dalam cara pandang seperti itu. Mereka yang pro revisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya," ujar Robikin, Selasa (17/9/2019).

Demikian juga sebaliknya. Menurut Robikin, mereka yang menolak revisi UU KPK menginginkan KPK kuat dan berdaya, tanpa birokrasi yang panjang.

"Sekali lagi, saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda," ucapnya.

Oleh karena itu, PBNU mengajak semua pihak untuk mengakhiri pro-kontra yang ada dengan menghormati proses legislasi yang baru saja selesai diparipurnakan.

"Masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang dihasilkan bertentangan Konstitusi, dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia.

Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang baru. Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, terlebih dulu menyampaikan laporan pembahasan di tingkat satu.

“Tujuh fraksi secara penuh menerima tanpa catatan, dua fraksi belum menerima atau menyetujui, terutama yang berkaitan dengan pemilihan Dewan Pengawas yang tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR yaitu Fraksi Gerindra dan PKS,” ujar Supratman.

Selaku pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selanjutnya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

“Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fahri yang langsung dijawab kompak “setuju” oleh anggota dewan yang hadir. [PBNU Minta Semua Pihak Akhiri Polemik UU KPK, Tak Puas Bisa ke MK


Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya disahkan DPR, Selasa (17/9/2019), meskipun mendapatkan pertentangan luas dari masyarakat. Sejak digulirkannya revisi, UU ini terus menuai kontroversi.

Menyikapi hal ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengingatkan bahwa seluruh komponen bangsa pada dasarnya menginginkan Indonesia ke depan bisa menjadi jauh lebih baik, maju dan bermartabat.

Hal itu antara lain ditandai oleh kemajuan ilmu dan teknologi serta terwujudnya kesejahteraan rakyat dan mulianya peradaban masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut hukum harus berdaulat, termasuk hukum di bidang korupsi.

"Pro dan kontra revisi UU KPK harus diletakkan dalam cara pandang seperti itu. Mereka yang pro revisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya," ujar Robikin, Selasa (17/9/2019).

Demikian juga sebaliknya. Menurut Robikin, mereka yang menolak revisi UU KPK menginginkan KPK kuat dan berdaya, tanpa birokrasi yang panjang.

"Sekali lagi, saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda," ucapnya.

Oleh karena itu, PBNU mengajak semua pihak untuk mengakhiri pro-kontra yang ada dengan menghormati proses legislasi yang baru saja selesai diparipurnakan.

"Masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang dihasilkan bertentangan Konstitusi, dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia.

Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang baru. Sebelum disahkan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, terlebih dulu menyampaikan laporan pembahasan di tingkat satu.

“Tujuh fraksi secara penuh menerima tanpa catatan, dua fraksi belum menerima atau menyetujui, terutama yang berkaitan dengan pemilihan Dewan Pengawas yang tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR yaitu Fraksi Gerindra dan PKS,” ujar Supratman.

Selaku pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selanjutnya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

“Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fahri yang langsung dijawab kompak “setuju” oleh anggota dewan yang hadir. [inews.id]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel