Loading...

Pimpinan Komisi III F-PDIP Bela Jokowi soal RKUHP: Presiden Paham Aturan

Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PDIP Herman Hery membela Presiden Jokowi yang dinilai tidak mengerti aturan karena meminta pengesahan RUU KUHP ditunda. Penilaian ini sebelumnya disampaikan anggota Komisi III DPR F-PAN Muslim Ayub.

"Keputusan presiden untuk meminta DPR menunda pengesahan RKUHP di paripurna Selasa depan adalah sah-sah saja. Namanya juga minta. Kalau dikasih, soal dikasih atau tidak, kan ada proses politik fraksi-fraksi di DPR nanti di dalam mengkaji permintaan presiden tersebut. Yang perlu diingat, presiden meminta ke DPR, bukan memerintahkan DPR, sehingga kesimpulan saya, presiden sangat memahami aturan," ujar Herman kepada wartawan, Sabtu (21/9/2019).

Herman mengatakan Jokowi mendengar aspirasi dari masyarakat mengenai RUU KUHP yang memuat pasal-pasal kontroversial. Jokowi disebutnya berhati-hati dalam membuat keputusan.

"Terkait RKUHP, presiden bukan menolak, tetapi menunda karena ada beberapa pasal yang terkesan kontroversi, mendapat reaksi penolakan dari masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Muslim, yang duduk sebagai anggota panitia kerja (Panja) RUU KUHP, mengaku kecewa terhadap keputusan Jokowi. Keputusan Jokowi yang meminta penundaan pengesahan RUU KUHP dinilainya terkesan mendadak.

"Kita kecewa besar yang dilakukan presiden. Presiden tidak mengerti aturan. Memangnya kita tidak memiliki aturan di DPR? Minimal fraksi-fraksi dipanggil, kita duduk lagi dengan Menkum HAM, pasal mana yang tidak sesuai. Masak, tiba-tiba menunda? Padahal pleno tingkat I sudah sah, paripurna tingkat II hanya simbolis saja," kata Muslim kepada wartawan, Sabtu (21/9). [detik.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel