Loading...

Presiden Dinilai Perlu Memanggil Pimpinan KPK


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu menyikapi pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan penanganan rasuah ke Kepala Negara. Presiden dianggap perlu memanggil seluruh pimpinan lembaga tersebut.

"Presiden harus memanggil komisioner KPK yang masih ada, kecuali yang sudah mengundurkan diri. Presiden harus memberikan ketegasan bahwa KPK tetap harus berfungsi seperti biasa," kata pakar hukum tata negara dan hukum pemertintahan, Juanda, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 14 September 2019.

Juanda mengungkapkan, komisioner KPK harus memberikan arahan kepada seluruh pegawai bahwa kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan. Melihat situasi ini, kata dia, Presiden dapat segera melakukan pelantikan pimpinan yang baru, atau minimal mengangkat pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Juanda menilai pernyataan sikap pimpinan KPK itu bisa dimaknai kalau segala fungsi dan wewenang pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden.

"Jika tidak mau menjalankan mandat sama sebenarnya KPK dalam kondisi stagnan. Artinya mereka secara fisik atau organ masih tetap komisioner tapi tidak menjalankan tugas lagi," ujar Juanda.

Menurut Juanda, langkah pimpinan KPK itu merupakan bentuk protes dan bisa pula sebagai strategi mendesak Presiden. Protes itu dilakukan agar Presiden melakukan pembenahan keadaan.

Pimpinan KPK diduga protes terhadap mekanisme dan sikap yang diambil Presiden terhadap calon pimpinan KPK yang dianggap tidak sesuai dengan selera mereka dan dihasilkan melalui prosedur cacat. Terlebih Presiden dianggap tak merespon revisi Undang-undang KPK yang dianggap melemahkan KPK.

Juanda menegaskan, pengembalian mandat semestinya tidak boleh terjadi. Komisioner KPK yang ada seharunya tetap menjalakan tugas secara normal sampai menutup masa jabatan.

"Kalau komisioner menganggap tidak mampu bekerja lagi dengan kondisi tertentu sekarang ini, kenapa tidak mundur biar jelas sikap yang diambil, daripada mengambang seperti ini," pungkas Juanda.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi. Ia merasa KPK tengah berada dalam bahaya.

"Dengan berat hati, Jumat, kami menyerahkan tanggung jawab tertinggi. Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019. [medcom.id]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel