Loading...

Presiden Jokowi Diserang soal Revisi UU KPK, PDIP Pasang Badan


Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan surat presiden (surpres) yang menyetujui adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK menuai protes tadi sejumlah pihak. Namun, penolakan yang muncul sejauh ini dinilai sudah menyerang atau mendiskreditkan Presiden.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mengkritik keras mereka yang tidak setuju revisi UU KPK dengan cara mendiskreditkan presiden. “Ada media tertentu yang kemudian menampilkan sosok yang sebenarnya dari aspek etika tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu,” ujar Hasto, akhir pekan ini.

Karenanya, kata dia, PDIP akan memberikan dukungan secara penuh kepada Presiden. Menurut dia, sebelum mengambil keputusan soal revisi UU itu, Jokowi sudah mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak.

“Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan tidak melanggar hukum,” klaimnya.

Di sisi lain, kata Hasto, PDIP juga sangat menyayangkan ada beberapa unsur pimpinan KPK yang kemudian mengajukan surat kepada presiden untuk menyerahkan mandat. Menurut dia, tindakan para pimpinan KPK itu kurang bijaksana.

“Partai pun sangat terbuka terhadap persoalan korupsi itu. Masak KPK sebagai yang terdepan (dalam pemberantasan korupsi) namun sepertinya anti kepada kritik, anti terhadap masukan-masukan yang disampaikan,” tuturnya.

Hasto mencontohkan, dulu dia pernah mengajukan dugaan pelanggaran etik mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, namun hingga saat ini juga tidak diproses. Padahal fakta-fakta hukumnya ketika itu sangat jelas.

“Jadi saya justru mengapa hari ini saya juga memutuskan untuk bersedia ditanya masalah ini, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi. Bahkan kabarnya nanti ada sebuah majalah yang menurut saya juga kurang etislah, menampilkan Pak Jokowi dengan karikatur Pinokio,” ujarnya.

Hasto mengatakan, ada banyak alasan UU KPK perlu direvisi. Pertama, setelah berjalan 17 tahun upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan penindakan, dan juga melalui kerja sama antarlembaga penegak hukum itu merupakan tugas yang tidak pernah berhenti karena korupsi adalah extraordinary crime.

Kedua, masyarakat sebaiknya melihat secara jernih terhadap pro dan kontra antara yang setuju perubahan undang-undang KPK dengan yang tidak setuju. Menurut dia, itu bagian dari demokrasi. “Tetapi sebaiknya mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang korupsi menyampaikan dalil-dalilnya terhadap pentingnya perubahan itu,” ucapnya.

Hasto mengatakan, kalau di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya. Contoh yang sudah sampai ke publik adalah bocornya sprindik Anas Urbaningrum. Karena itu, Hasto pun meminta mereka yang tidak setuju dengan perubahan undang-undang tersebut sebaiknya juga menyampaikan argumentasinya.

Ketiga, kata Hasto, sebagai partai politik PDIP selalu memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. PDIP bahkan memberikan sanksi yang paling tegas yaitu melakukan pemecatan seketika.

“Partai juga sedih, menangis ketika ada anggota kami yang tertangkap tangan KPK karena itulah kami tidak henti-hentinya terus melakukan pendidikan politik, tertibkan hukum dan kemudian menempatkan kader-kader secara selektif dengan baik dan sejak awal harus punya komitmen untuk itu,” klaimnya. [inews.id]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel