Loading...

Usai Bertemu Jokowi, DPR: RKUHP Tidak Jadi Disahkan Besok


Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (24/9/2019) besok. Pengesahan tergantung mekanisme lobi antara pemerintah dan DPR.

Kepastian itu diungkap Bamsoet seusai pimpinan DPR, Komisi III dan pimpinan fraksi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Pertemuan ini merespons banyaknya penolakan masyarakat terhadap RKUHP.

“Iya tidak besok,” kata Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9/2019). Bamsoet menuturkan, pertemuan antara DPR dan Presiden berlangsung sangat cair. Pemerintah dan DPR sepakat RKUHP akan dibahas sesuai mekanisme di DPR.

RKUHP sedianya bakal disahkan pada rapat paripurna Selasa besok. Kendati urung disahkan, namun tidak menutup kemungkinan RKUHP ini tetap akan digedok pada masa DPR periode ini.

Ketua Panja RKUHP Mulfachri mengakui bahwa pengesahan rancangan undang-undang pengganti KUHP era kolonial itu tidak dilakukan dalam paripurna terdekat. Namun dia masih berharap dapat disahkan sebelum akhir masa jabatan DPR periode ini.

“Ada tiga kali paripurna lagi sampai tanggal 30,” kata dia. Mulfachri mengatakan, mekanisme selanjutnya yang akan ditempuh ada lah forum lobi antara pemerintah dengan DPR. Dia masih akan melihat hasil dari forum lobi tersebut.

“Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Tentu sampai dengan tanggal 30 memonitor terus apa yang terjadi di tengah masyarakat. Nanti forum lobi itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif bagi keberlangsungan RKUHP yang ramai dibicarakan di publik ini,” ujarnya.

Ditanyakan apakah selama forum lobi akan ada revisi pasal-pasal bermasalah, dia mengatakan bahwa hal tersebut bersifat debatable. Kalau pun dianggap bermasalah, dia menilai jumlahnya tidak banyak.

Dia mengingatkan, RKUHP sudah dibahas hampir empat tahun. Selama kurun itu, DPR telah mendengarkan banyak pihak.

"Kalau satu dua pasal dianggap masih kurang selaras dengan kehidupan berbangsa ini ya kita sesuaikan. Itu esuatu yang menurut saya bukan masalah besar,” kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP setelah setelah mengikuti perkembangan pembahasannya secara seksama. Jokowi juga mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan terhadap beberapa subtansi rancangan undang-undang tersebut.

“Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut setidaknya ada 14 pasal yang masih harus dilakukan pembahasan secara mendalam. Meski begitu dia tidak menyebut pasal-pasal mana saja yang dimaksud. Jokowi berharap DPR akan memiliki sikap yang sama dengan pemerintah. [inews.id]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel