Loading...

Istana soal Aksi 212: Demo Hak Konstitusional, Selama Bersubstansi

Istana tak mempermasalahkan gelaran Aksi 212 yang membawa tema 'Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' di Monas. Menurut Istana, hal itu merupakan hak konstitusional.

"Demo ya demo ajalah. Itu kan hak konstitusional warga negara kan katanya ingin bersuara, memberikan pendapat, Pasal 28 dan sebagainya," ujar Staf Khusus Presiden Dini Purwono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Dini tak mempermasalahkan atas aksi yang digelar sepanjang bersubstansi. Selain itu, demo dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan.

"Bagus-bagus aja, selama demonya bersubstansi. Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan, disampaikan ya secara edukatif juga. Bukan hanya sekadar ramai-ramai provokasi dan tawuran," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Dini, aksi unjuk rasa juga untuk menjadi catatan pemerintah. Bahwa, kata dia, ada isu-isu yang dikritik oleh masyarakat.

"Kalau mau demo nggak apa-apa, itu kan jadi catatan pemerintah bahwa 'oh ada ketidaksenangan nih, apa isunya'. Kan bagus juga, harus menjadi pemerhati pemerintah," kata Dini.

Sementara itu, soal isu korupsi yang diangkat oleh Aksi 212, dia mengatakan sudah ada lembaga hukum dan KPK yang menangani. Dia pun meminta masyarakat mempercayakannya kepada instansi-instansi tersebut.

"Korupsi ya biarin aja upaya penegakan hukum berjalan, KPK berjalan. Ya sudah kan sudah ada upaya penegakan hukum. Sudah ada koridornya," pungkas dia. [detik.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel