Loading...

Mahfud: Anggota ISIS Susah Sembuh, Mudah Kumat


Salah satu alasan pemerintah menolak kepulangan eks warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) adalah karena meragukan itikad baik mereka untuk tidak melakukan aksi terorisme di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam program Special Interview with Claudius Boekan di Beritasatu TV, Jumat (14/2/2020) malam.

"Kemungkinan untuk sembuh itu agak susah ya kalau sudah bergabung ke ISIS," kata Mahfud.

"Pertama, karena ISIS itu soal ideologi, dia hanya menganggap negara yang sah itu adalah khilafah. Yang kedua, kalau dia pulang sudah punya ideologi begitu, di tengah-tengah masyarakat dia pasti akan dihindari, dicibir dan dimusuhi. Atau orang menganggap dia tidak normal sehingga pasti akan kumat lagi sikap terorismenya itu," jelasnya.

Menurut Mahfud, sah-sah saja negara menggolongkan orang-orang ini sebagai kelompok berbahaya yang dilarang masuk ke Indonesia.

"Pertimbangan utamanya mereka sudah jelas membahayakan jika kembali, karena berdasarkan informasi resmi -- artinya lembaga internasional maupun lembaga kita sendiri -- mereka ini termasuk fighters atau combatants yang tergabung dengan ISIS, suatu organisasi yang oleh PBB sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris yang berbahaya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, konstitusi jelas menyebutkan bahwa tugas pemerintah adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia", sehingga pemerintah lebih mengedepankan keselamatan 267 juta rakyatnya daripada memikirkan hak 689 angota ISIS untuk kembali memiliki kewarganeraan Indonesia dan dterima pulang.

Namun demikian, pemerintah akan memberi pengecualian kepada anak yatim piatu yang berusia di bawah 10 tahun. Keputusan itu diambil oleh Presiden Joko Widodo yang telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam kunjungannya ke Canberra belum lama ini.

Australia juga menolak kepulangan warganya yang bergabung ke ISIS, tetapi membolehkan anak yatim piatu untuk kembali dan diserahkan kepada kerabat yang lain atau dipelihara oleh negara dengan menunjuk pengampu, kata Mahfud.

CIA

Mahfud kembali mengatakan data 689 mantan WNI yang menjadi anggota ISIS sebagian merupakan informasi dari lembaga intelijen Amerika Serikat atau Central Intelligence Agency (CIA) yang divalidasi dengan data milik lembaga-lembaga pemerintah Indonesia.

"Data dari CIA ada 846 tapi kan kita punya data sendiri dari BIN (Badan Intelijen Negara), Bais (Badan Intelijen Strategis) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," paparnya.

"Kita validasi dari 846 itu ternyata ada 157 yang dobel namanya, sehingga yang fixed 689, di mana yang 288 ada nama, tanggal lahir, alamat, siapa orang tuanya, di mana rumahnya. Sisanya 401 itu tidak jelas, ada namanya nggak ada rumahnya, ada alamatnya ngga ada namanya, dan seterusnya," kata Mahfud.

Komite Palang Merah Internasional atau ICRC juga memiliki data mantan WNI yang tergabung dengan ISIS.

"Ada lagi data dari ICRC, menyebut ada 185. Cuma ketika diminta nggak mau menyebut nama sehingga kita ragu apakah ini terpisah dari 689 ataukah juga sama orangnya, kita tidak tahu. Jadi kita abaikan itu dulu, fokus ke yang 689," kata Mahfud. [beritasatu.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel