Loading...

Mahfud: Pencurian Ikan di Natuna oleh Kapal China Ancam Kekuatan Teritori


Menko Polhukam Mahfud Md bicara soal kapal nelayan China yang masuk ke perairan Natuna dan mencuri ikan. Mahfud menyebut aksi pencurian ikan itu dilindungi oleh Pemerintah China dan merupakan ancaman terhadap teritorial Indonesia.

"Nelayan-nelayan China yang terkadang dilindungi oleh pemerintah China itu mencuri ikan di sana (Natuna). Melanggar hak berdaulat kita. Itu ancaman terhadap integrasi teritori, kekuatan teritori kita," kata Mahfud, di Markas Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Mahfud menuturkan kondisi China memiliki persenjataan dan penduduk yang lebih banyak dari Indonesia. Dia mengakui perang secara fisik dengan China hanya akan menimbulkan kekalahan untuk Indonesia.

"Karena apa? Kalau kita adu kekuatan bersenjata dengan... yang jumlahnya lebih banyak, China besar sekali. Penduduknya 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia. Sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah," ucap dia.

Mahfud lebih memilih menyelesaikan masalah pencurian ikan oleh kapal ikan asing (KIA), khususnya kapal China, di Natuna adalah dengan cara yang konstitusional. Seperti penandatanganan kesepakatan bersama 13 lembaga dan instansi untuk menjaga teritori Indonesia.

"Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritori," tutur dia.

"Bagian dari mempertahankan wilayah integrasi atau integritas teritori itu antara lain kita lakukan hari ini melalui penandatanganan kesepakatan bersama kita memperkuat kehidupan atau kehadiran negara di laut natuna utara itu," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi tuan rumah sejumlah lembaga dan instansi terkait dengan sumber daya ikan laut Natuna Utara, untuk meneken kesepakatan bersama untuk menjaga teritori Indonesia. Total ada 13 unsur terkait dalam penandatanganan kesepakatan bersama itu.

"Hari ini kami 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung di dalam pengendalian pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut Natuna, telah melakukan penandatanganan naskah kerja sama, kesepakatan untuk bersinergi di dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan," kata Mahfud di Markas Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.

Kesepakatan itu disebut Mahfud termasuk pula sebagai bagian dari upaya menangkal kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia. Dia mengakui bahwa selama ini kehadiran negara kurang sehingga perlu dibuat volume peningkatan kehadiran khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Kalau Anda tanyakan apakah ini bagian dari aksi masuknya nelayan dan kapal asing, itu memang iya. Selama ini kita kurang hadir di sana, sehingga kita meningkatkan volume kehadiran di perairan kita, baik di perairan teritori, maupun di perairan hak berdaulat, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sampai ke laut lepas. Itu kita jaga dengan kegiatan-kegiatan patroli dan kegiatan ekonomi nantinya karena sesudah ini nanti akan ada kegiatan kegiatan nelayan yang lebih normal dilakukan di sana," terang Mahfud. [detik.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel