Loading...

Menteri KKP Berencana Hapus Kebijakan Susi Pudjiastuti soal Larangan Transhipment

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berencana menghapus larangan transhipment yang diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Permen KP No 30/Permen-KP/2012.

Aturan tersebut mengatur tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang menjadi salah satu kebijakan Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti.

"Saya sudah lama mendengar masalah ini sejak saya jadi ketua Komisi IV, sudah lima tahun. Saya tidak mau ngomong ke belakang, saya mau ke depan, apa yang bisa kami lakukan," ujar Menteri KKP Edhy Prabowo, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan tercipta bila hal ini dihidupkan. Di mana investasi yang sudah masuk, banyak yang kerja sekarang hilang.

"Ada 3.500 ton potensi, ini harus kita besarkan, ini harus kita perkuat, ini harus kita bantu, masalah utamanya di bahan baku, saya sudah punya strateginya, saya minta mereka sabar kasih waktu lah, tidak lama, ini intinya di peraturan, regulasi dan saya janji akan selesaikan masalah ini," jelas Menteri Edhy.

Strategi yang dimaksud yakni pertama mereka diperbolehkan menangkap ikan menggunakan kapal yang mereka sudah beli kebetulan buatan luar negeri yang dahulu tidak diperbolehkan.

"Kalau mau tiba-tiba cari kapal dalam negeri kan mereka juga susah, investasi tambahan," kata Menteri Edhy.

Kedua, mereka juga menangkap ikan menggunakan kapal kecil tapi ada kapal transfer, kapal angkut di tengah laut yang itu juga dahulu dilarang.

"Ini harus diluruskan lagi, yang penting kan kalau kapal transhipment itu di tengah laut baliknya itu ke Indonesia, ada laporan pajaknya, ada laporan dapat ikannya berapa, jangan kita curiga mereka akan lari keluar negeri," tambahnya.

Lebih lanjut, Menteri Edhy mengatakan bahwa saat permasalahan tersebut sedang dikomunikasikan dengan stakeholder melalui komisi yang berkepentingan dan penasehat, nantinya akan ada finalisasi sebelum akhirnya dimatangkan.

"Minggu-minggu ini sudah ada keputusan, apa yang menjadi masalah mereka inikan bahan baku intinya, kalau bahan bakunya ada usahanya jalan, pilihannya mau jalan apa tidak," lanjutnya.

Saat ditanya terkait pemasukan pajak daerah apabila transhipment diperbolehkan lagi, Menteri Edhy mengatakan tidak menjadi masalah, kalau daerah tidak bermasalah dengan pendapatan daerah sudah cukup, bagi dia yang penting pertumbuhan ekonomi jalan

"Misalnya kita kasih mereka transhipment, kan rata-rata mereka punya industrinya, punya kapal penangkapannya, daripada dia dua kali kerja bolak balik ongkosnya mahal, biar kita kasih satu kapal ijin untuk nangkap, satu grupnya, kan boleh, apa susahnya, selama ini berjalan begitu cuma dicurigai katanya itu dimanfaatkan untuk penggelapan pajak," ucapnya.

"Kalau memang sudah terlalu khawatir sekali kita pasang aja satu orang pajak disetiap-setiap kapal transfer itu," tambah Menteri Edhy.

Menurutnya sekarang ini sudah ada pengawasan, kapal kalau kelamaan kemana, arahnya juga kebaca karena ada Plan Maintenance System (PMS) di tiap-tiap kapal. "Kalau PMSnya mati lebih dari sejam, kita cabut ijinnya, selesai, apalagi kalau dia mati sampai berjam-jam," tegasnya.

Oleh karena itu menurutnya sebelum mengeluarkan ijin dipastikan dahulu kita kenal dan siapa yang kita kasih ijin. Yang jelas dia akan pastikan kapal kedepan tidak ada lagi yang menangkap ikan selain orang Indonesia.

"Kapal, kapal darimana tapi yang jelas kapal itu berbendera Indonesia dan pajak dan semuanya jelas tidak kapal gelap atau hanya sekedar on behalf, mengaku milik orang Indonesia tapi itu milik orang asing, saya tidak mau begitu," pungkasnya. [okezone.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel