Loading...

Presiden Jokowi Minta Menteri Genjot Peringkat Kemudahan Berusaha RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) ditingkatkan menjadi posisi ke 40. Dia tak puas dengan peringkat Indonesia saat ini yang berada di posisi ke-73.

Jokowi pun hari ini menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri khusus untuk membahas akselerasi peningkatan kemudahan berusaha.

"Kembali kita berbicara mengenai akselerasi peningkatan kemudahan berusaha. Kita tahu posisi kita sekarang 73, meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi 120 sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," ujarnya di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Untuk meningkatkan peringkat EoDB Indonesia menurutnya ada beberapa hal yang akan menjadi fokus terutama memperbaiki indikator yang peringkatnya masih di atas 100. Seperti peringkat dalam memulai usaha atau starting business RI yang masih di peringkat 140.

Selain itu indikator dealing with construction permit atau izin konstruksi Indonesia juga masih di posisi 110.

"Registering property ini justru naik ke 106 tolong dilihat lagi, kemudian trading across border ini juga stagnan di 116 tolong dilihat yang berhubungan dengan ini," tambah Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta para menterinya untuk fokus memperbaiki dua indikator yang peringkatnya sudah di bawah 100 tapi justru mengalami penurunan peringkat. Seperti indikator kemudahan memperoleh pembiayaan atau gettiny credit yang peringkatnya dari 44 justru ke 48.

Jokowi juga minta agar indikator penangan kepailitan (resolving insolvency) diperbaiki. Sebab posisi Indonesia di indikator itu memburuk.

"Berkaitan dengan resolving insolvency dari 36 ke 38. Sudah 36 kok naik lagi, ini berkaitan dengan kebangkrutan," tuturnya.

Dia juga secara khusus meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat papan monitor dan evaluasi terkait investasi. Hal itu untuk mengawasi secara berkala guna bisa dilakukan perbaikan dari indikator-indikator tersebut.

"Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan," tuturnya. [detik.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel