Loading...

Atasi Konflik Papua Lewat Pendekatan Kesejahteraan, Ini Penjelasan Mahfud MD


Pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi di Papua. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjelaskan pendekatan kesejahteraan tersebut terkait dengan integrasi kegiatan yang akan dilakukan tiap kementerian yang memiliki program di Papua.

Mahfud menjelaskan dalam pendekatan kesejahteraan tersebut, nantinya akan ada integrasi terkait pembangunan umum dan politik keamanan dan pertahanan nasional (hankamnas). Dia mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah habis masa berlakunya akan diperbarui.

"Soal Papua menegaskan kembali bahwa kebijakan pemerintah untuk menangani masalah Papua itu adalah pendekatan kesejahteraan dan pemerintah sudah selesai merampungkan draft Inpres nomor 9 yang sudah habis masa berlakunya ditambah pada penekanan di pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

"Dan di situ dulu ada dua. Satu desk Papua yang ditangani Bappenas menyangkut pembangunan umum. Kedua ditangani Menko Polhukam itu menyangkut hankamnas. Sekarang disatukan agar lebih terintegrasi," sambungnya.

Salah satu alasan pemerintah menggunakan pendekatan tersebut, kata Mahfud, agar tidak terkesan TNI dan Polri menangani sendirian permasalahan di Papua. Dia mengatakan bersama dengan Bappenas, pemerintah akan melakukan pembangunan secara komprehensif.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan dalam praktiknya tiap kementerian yang punya program di Papua akan dikoordinasikan oleh satu desk yang dinamakan desk Papua dan dipimpin oleh Ketua Bappenas. Mahfud mengungkapkan hal itu dilaksanakan sebagai bagian dari instruksi Presiden yang menginginkan adanya integrasi lintas kementerian terkait pembangunan di Papua.

"Misalnya Departemen Perhubungan di situ membangun pelabuhan, Departemen PUPR-nya jangan jauh-jauh dari situ kalau mau bangun jalan, infrastrukturnya," jelas Mahfud.

"Kemudian Departemen Perdagangannya di situ kalau mau bangun apa, kompleks perdagangan atau apa sehingga nanti terlihat wujudnya sebagai satu kesatuan ndak sendiri-sendiri, tidak milih lokasi sendiri. Tetapi lokasinya dibicarakan bersama oleh satu badan sehingga wujudnya (pembangunan) itu terlihat," sambungnya.

Mahfud juga menyinggung sedikit terkait kondisi keamanan yang terjadi di Tembagapura, Papua, saat ini. Hasil rapat lintas menteri yang dilakukannya siang tadi di Kemenko Polhukam, menyebutkan jika tidak perlu penambahan pasukan di Papua. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini optimistis Papua yang akan menjadi tuan rumah dua hajatan besar nasional akan berangsur kondusif.

"Sudah, tadi di rapat menjamin keamanan PON, keamanan Pilkada, dan seterusnya. Ndak, tadi di rapat ndak ada, menyatakan cukup (jumlah pasukan)," pungkasnya. [detik.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel