Loading...

Nggak Heran Jakarta Sering Terendam, Proyek Antibanjirnya Mandek


Banjir nampaknya sudah menjadi langganan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya jika musim turun hujan. Pemerintah tentu tak tinggal diam, sejumlah proyek infrastruktur untuk penangkal banjir telah direncanakan.
Beberapa proyek penangkal banjir pun sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja, pengerjaan proyek kini berhenti di tengah jalan tanpa pengerjaan lanjutan.

Adapun proyek pertama adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi dilakukan dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai.

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, proyek normalisasi Ciliwung sudah vakum alias berhenti sementara sejak tahun 2018. Dari total 33,5 kilometer (km) bantaran sungai yang harus dinormalisasi, baru 16 km saja yang selesai.

"Dari dulu 33,5 km baru 16 km (yang dinormalisasi), itu saja," kata Jarot kepada detikcom, Kamis (27/2/2020).

Proyek kedua adalah Sodetan Ciliwung yang bisa mengalirkan sebagian air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Jarot menjelaskan jalur Sodetan Ciliwung memiliki panjang 1,27 km, namun hingga kini baru 600 m saja yang selesai.

"Kan ada 1.270 meter ini baru 600 meter sudah selesai, nah sisanya belum," ungkapnya.Apa alasan 2 proyek penangkal banjir tersebut mandek? Buka halaman selanjutnya.

Jarot mengatakan terkendalannya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi masalah utamanya.

"Ciliwung belum ada lagi pembebasan lahan karena belum ada pemberitahuan. Sekarang ya berhenti (pengerjaannya) karena tidak ada lahan (kosong) yang dikerjakan. Dari dulu 33,5 km baru 16 km (yang dinormalisasi), itu saja," kata Jarot.

Masalah pembebasan lahan ini sudah berjalan sangat alot sejak tahun 2015. Terutama untuk proyek Sodetan Ciliwung yang lahannya terkendala di daerah Bidara Cina, Jakarta Timur.

Warga setempat pun sempat melayangkan gugatan kepada Pemprov DKI Jakarta lantaran tidak terima dilakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Namun saat ini, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR Bambang Hidayat mengatakan terus dilakukan pendekatan ke warga Bidara Cina untuk pembebasan lahan. Ditargetkan 3 Maret 2020 mendatang penetapan lokasi (penlok) yang ingin dibebaskan akan terbit.

"Sosialisasi dengan masyarakat Bidara Cina masih berjalan. Kemarin juga waktu rapat di Balai Kota dengan pak Gubernur (Anies Baswedan) kemungkinan Minggu pertama Maret penetapan lokasi yang mau dibebaskan untuk pembangunan terbit," kata Bambang kepada detikcom, Kamis (27/2/2020).

Adapun total lahan yang akan dibebaskan sejumlah 12.790 meter persegi dari wilayah Bidara Cina hingga Cipinang. Biaya telah disiapkan senilai Rp 60 miliar untuk ganti rugi warga yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Totalnya 12.790 meter persegi. Inletnya di Bidara Cina, outletnya di Cipinang. Nanti setelah masuk outlet Cipinang langsung masuk ke BKT. Kita sudah siapkan alokasi dana sekitar Rp 60 miliar dari APBN. Uangnya sudah ada," ucapnya.

Setelah penentuan lokasi, akan dilakukan pengukuran peta bidang dan akan dibentuk tim untuk menilai kelayakan harga untuk ganti rugi ke masyarakat. Penentuan harga akan dilakukan berdasarkan kategori bangunan rumah. [detik.com]
Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel