Loading...

WIKA Sebut Menteri PUPR Marahi Drainase Proyek Kereta Cepat

Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Tumiyana menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat marah dengan drainase proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, drainase proyek tersebut memang buruk.

Atas kondisi itulah, pelaksanaan proyek tersebut dihentikan sementara.

"Kemarin ada saluran (air) yang mampet sedikit, dievaluasi ulang supaya ada perbaikan kinerjanya teman-teman konsorsium China," kata Tumiyana di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/3).

Selain itu, Tumiyana menilai kebijakan pemerintah untuk menghentikan proyek sementara dilakukan agar proyek dapat dievaluasi secara menyeluruh, sehingga pengerjaan proyek dapat lebih baik.

Ia kemudian membandingkan kebijakan pemerintah menyetop proyek itu seperti seorang murid yang diskors oleh pihak sekolah untuk dapat memperbaiki diri.

"Sama (seperti kebijakan pemberhentian proyek). Ini nakal dikit, ya dicubit, ayo dibenerin dulu, baru jalan lagi," jelasnya.

Ia menyebut Kementerian PUPR meminta kinerja pembangunan kereta cepat dapat dibenahi dengan memperbaiki saluran-saluran drainase, serta melakukan evaluasi kinerja berdasarkan standar prosedur operasi (SOP) pengerjaan proyek.

"(PUPR meminta) kinerja diperbaiki, drainase yang ketutup dibuka, K3-nya dibenahi, SOP ditepati supaya kerjanya positif," ungkapnya.

Tumiyana berharap pemberhentian sementara dari pemerintah dapat berlangsung maksimal selama dua minggu untuk memaksimalkan kecepatan pembangunan proyek.

"Hapannya lebih cepat dari dua minggu. Dua minggu itu batasannya," lanjutnya.

Kendati proses pembangunan terhenti sementara waktu, Tumiyana mengaku masih optimis pengerjaan proyek masih dapat dirampungkan sesuai target yaitu pada 2021.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk mengevaluasi total semua kekurangan dan masalah yang mereka lakukan dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Perintah ia keluarkan terkait penghentian sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Saya sudah meminta PT KCIC untuk mengevaluasi secara menyeluruh segala kekurangan manajerial proyek terutama yang menyebabkan terjadinya kerugian lingkungan dan sosial terhadap masyarakat," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (2/3).

Sebagai informasi, Kementerian PUPR memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung. Pemberhentian ini efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu ke depan.

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri dimulai sejak peletakan batu pertama pada 2016 lalu. Bertindak sebagai kontraktor pembangunan proyek adalah Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC sendiri merupakan badan usaha yang dimiliki oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd. Diketahui, Indonesia memiliki 60 persen saham KCIC dan sisanya 40 persen dikuasai oleh China.

Sementara itu, PSBI empat BUMN antara lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 38 persen, PT KAI (Persero) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi kepemilikan 12 persen. [cnnindonesia.com]

Loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel